Utang Prabowo Terbayar, Indonesia Raih Kemajuan Mencolok

.CO.ID, JAKARTA —

Walaupun sudah pernah jadi presiden dan sebelumnya merupakan seorang pebisnis sukses dengan kekayaan besar, ternyata Prabowo memiliki hutang. Hutang ini tidak berkaitan dengan uang atau materi melainkan berupa hutang janji. Prabowo harus menepati janjinya untuk mengubah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES). Pernyataan itu disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin selama sebuah acara.


Indonesia Sharia Forum


(ISF) (26/5/205).


Sedemikian strategisnya


utang


yang mana KH Ma’ruf mengingatkan hal tersebut dari atas podium pada suatu acara. Seberapa besar tingkat kepentingannya?


sich


Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah (Eksyar)? Untuk memahaminya, mari kita mulai dengan melihat beberapa masalah utama negeri ini, yaitu kemiskinan serta korupsi.


Masih ada tantangan besar bagi bangsa Indonesia melawan kemiskinan. Menurut statistik dari Biro Pusat Statistik (BPS), selama satu dekade terakhir angka tersebut mengalami penurunan dimana jumlah warga negara termasuk dalam kategori miskin mengecil. Di bulan September 2014, ditemukan bahwa ada sekitar 27,73 juta individu atau setara dengan 10,96% dari keseluruhan populasi yang masuk ke golongan ini dan pada periode serupa lima belas tahun kemudian yaitu September 2024, jumlahnya telah turun hingga mencapai 24,06 juta jiwa atau menyusut menjadi hanya 8,57%. Akan tetapi jika kita lihat hitung-hitungan pihak Bank Dunia, indeks kemiskinan nasional belum benar-benar hilang; malah disebut masih cukup signifikan oleh mereka. Laporan ”


Macro Poverty Outlook


“, menunjukkan bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia atau kira-kira 171,8 juta orang masih berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024.


Di samping itu, walaupun Badan Pusat Statistik menggunakan metode tertentu dalam pengukuran tingkat kemiskinan, tetap saja banyak warga negara Indonesia yang berada pada posisi rawan masuk ke jurang kemiskinan. Berdasarkan laporan Susenas dari tahun 2023, perkiraannya mencapai sekitar 78 juta individu di antara populasi tersebut dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin. Kelompok ini dinamakan “rentan” karena apabila terdapat goncangan ekonomi bahkan hanya sedikit pun, bisa membuat mereka terseret di bawah batasan resmi kemiskinan. Jika hal tersebut benar-benar terwujud, jumlah keseluruhan rakyat miskin akan naik hingga menembus angka 103,9 juta jiwa. Data ini merupakan hasil penjumlahan tambahan atas informasi yang telah dirilis oleh BPS bulan Maret 2023 tentang adanya 25,9 juta orang yang sudah hidup dibawah garis kemiskinan di tanah air kita.


Eksyar dianggap sebagai jawaban atas masalah kemiskinan, seperti terlihat dari judul artikel yang dipublikasikan di
kemenkeu.go.di
(26/5/2025) “Menteri Keuangan: Ekonomi dan Keuangan Syariah Sebagai Bagian dari Penyelesaian Masalah Kesenjangan Kemakmuran.” Laporan itu merupakan rangkuman pidato Menteri Keuangan pada suatu even.


diadakan di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, DC pada 22 Mei 2025.


Di Eksyar, terdapat sistem keuangan sosial yang meliputi zakat, infaq, serta beberapa bentuk lainnya. Dana-dana tersebut diarahkan untuk membantu penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, menurut Eksyar, upaya pembebasan dari kemiskinan tidak bergantung sepenuhnya pada aspek keuangan sosial itu sendiri. Ini bisa ditunjukkan oleh temuan studi bertajuk ”


Apakah integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia?


“Menurut Siswantoro (2023), temuan penelitian tersebut mengindikasikan adanya peran dari keuangan sosial, keuangan komersial serta


blended


Keuangan sosial dalam konteks perbankan syariah yang bersifat komersial memiliki pengaruh.


significant


mengenai penurunan kemiskinan dalam jangka waktu lama.

BACA JUGA:  10 Kiat Cerdas Gunakan QRIS untuk Transaksi Lebih Aman dan Efisien


Keuangan komersial syariah secara

signifikan

dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, sebab di bidang perbankan syariah komersial terdapat


value


Sistem penilaian tersebut juga termasuk sharing.


value


tidak boleh membuat orang lain menderita atau merugi. Ini antara lain bisa diamati dalam buku tersebut.


Economics of Islam


Karya M.N. Siddiqi (2001). Ini termasuk di antara buku klasik terpenting dalam bidang ekonomi Islam, yang menjelaskan aspek-aspek fundamental, tujuan-tujuan, serta mekanisme-mekanismenya. Dalam hal ini, Siddiqi memperluas pembicaraannya pada konsep-konsep penting seperti kesetaraan distribusi, pelarangan praktik bunga, unsur-unsur ketidakjelasan (gharar), serta permainan judi atau spekulasi (maisir); semua itu menjadi komponen inti dari model ekonomi Islam dengan fokus utama untuk melindungi hak-hak setiap pihak dan menyingkirkan penyalahgunaan. Beberapa literatur serupa ditulis oleh para ahli ekonomi Syariah global lainnya, contohnya M. Umar Chapra, M. Kahf, dan masih banyak lagi.


Berkas-berkas ilmiah serta temuan penelitian secara konsisten mengindikasikan bahwa konsep eksyar pada dasarnya berakar pada nilai-nilai etis dan moral yang bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyakiti pihak lain, sambil mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan kolektif.


Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kasus-kasus korupsi. Kemungkinannya cukup besar bahwa permasalahan kekurisan di negeri ini disumbang oleh aktivitas-aktivitas tidak etis semacam itu. Berdasarkan data indeks persepsi korupsi (IPK) untuk tahun 2024, posisi Indonesia berada di urutan ke-99 dari keseluruhan 180 negara, dengan nilai skor hanya tiga puluh tujuh poin. Ini mengindikasikan peningkatan jumlah perilaku buruk tersebut dibandingkan angka tiga puluh empat pada tahun sebelumnya. Nilai IPK tersebut menjadi bukti kuat akan seriusnya kondisi korupsi di tanah air kita.
Lebih lanjut lagi, besarnya kerugian akibat praktek-praktik ilegal ini juga tak bisa diremehkan. Dari sekian banyak mega-skandal korupsi yang telah diketahui dan dilaporkan hingga kini, ada sebelas kasus yang nilainya mencapai kurang lebih 44% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yaitu setara dengan Rp 1.598,17 Triliun. Data statistik tersebut dapat Anda temukan melalui situs web kontan.com tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh lima seperti tertulis dalam sebuah artikel.


11 Kasus Besar Dalam Peringkat Liga Penyuapan di Indonesia


.


Untuk menangani hal tersebut, di samping perlu adanya sistem hukum dalam pencegahan dan penanganan korupsi, kita juga memerlukan sebuah sistem ekonomi yang baik.


install


di dalamnya


value


lawan korupsi. Dalam sistim ekonomi utama yang ada pada masa kini, disebut juga dengan istilah sistem konvensional,


value


Anti korupsi merupakan sesuatu yang terpisah. Ini berbeda dari Eksyar, yang memiliki unsur-unsur penyusun didalamnya.


value


melawan korupsi dan menghindari keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sah. Sebagai contoh, hal ini bisa kita amati dalam buku klasik tentang ekonomi syariah.


Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam


(M.U. Chapra, 2000) Menurut bukunya tersebut, sistem ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban memiliki peranan penting terhadap hal ini.


inheren


membangun pertahanan yang kokoh melawan korupsi dan keuntungan tidak sah.


Dengan adanya


value


Dalam suatu sistem ekonomi, tak mengherankan jika berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa Eksyar pada dasarnya bisa mencegah terjadinya korupsi di lapangan. Sebut saja seperti yang dikemukakan dalam buku tersebut.


Keuangan Islam: Etika, Konsep dan Praktek


(Al-Omar, F. A., & Saghir, N. J., 2012). Dalam bukunya itu, disebutkan adanya penemuan yang menunjukkan bahwa sistem perbankan Islam memiliki potensi untuk membantu mengurangi tingkat korupsi.

BACA JUGA:  Kasus Covid-19 Meningkat di Berbagai Negara, Sumsel Siap Perkuat Penanganan


Di samping menyelesaikan sejumlah tantangan strategis dalam bidang ekonomi Indonesia, Eksyar pun membuka kesempatan untuk perkembangan ekonomi di negara tersebut. Menurut sebuah artikel pada halaman infobanknews.com (30/05/2025), dikemukakan oleh salah seorang direksi dari OJK bernama Budi Setiawan Utomo, bahwa secara internasional, Eksyar saat ini telah menjadi lebih dari sekedar opsi cadangan dalam sistem keuangan; ia mulai berperan sebagai aliran utama dalam perekonomian dunia.


Nilai aset keuangan syariah global saat ini melebihi US$3,25 triliun. Di sisi lain, pengeluaran untuk produk halal di seluruh dunia telah mencapai US$2,29 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US$2,8 triliun pada tahun 2025. Karena potensinya yang luar biasa itu, Budi mengklaim bahwa Ekonomi Syariah (Eksyar) tidak hanya berperan sebagai sebuah pasar, tetapi juga sebagai arena pertarungan bagi dominasi ekonomi masa depan.


Eksyar ditawarkan sebagai jawaban dan kesempatan tak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai keyakinan. Meskipun eksyar telah diterapkan di Indonesia, pengaruhnya belum begitu dirasakan sebab belum menjelma menjadi tren dominan. Misalnya, menurut data yang dipublikasikan oleh OJK,


market share


Perbankan syariah hingga akhir 2024 diperkirakan hanya akan menyumbang 7,72%. Sementara itu, pengumpulan zakat dan wakaf dalam bentuk tunai juga belum banyak. Berdasarkan laporan Outlook Zakat Indonesia 2025 oleh Baznas, jumlah potensial zakat pada tahun 2023 adalah sekitar Rp 327 miliar tetapi baru berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 31,2 triliun atau setara dengan 9,54 persen. Fenomena serupa pun berlaku untuk wakaf uang. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), total potensi wakaf uang bisa mencapai angka Rp 130 triliun, meskipun realisasi sampai tahun 2023 baru menembus level Rp2,2 triliun saja.


Berikut ini pentingnya KNEKS beralih status menjadi BPES. Sebagai lembaga resmi, kekuatan institusionalnya meningkat dibanding sebagai komite, termasuk adanya autonomi dalam hal anggaran serta independensinya dari pemerintahan departemen tertentu. Status baru ini memperbesar peluang mencapai tujuan kolektif berkaitan dengan pembagian zakat dan wakaf finansial. Ini secara langsung mendongkrak jumlah sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah kemiskinan. Tambahan lagi, perubahan bentuk menjadi BPES memberikan manfaat lain.


value


anti korupsi dan


value


Tindakan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan semakin meluas. Sehingga, dengan begitu, korupsi dapat diperkecil, dan masalah kemiskinan pun teratasi.


share market


Di sektor industri halal dunia, posisi Indonesia akan semakin kuat. Dengan demikian, setelah pelunasan hutang Prabowo dan mengubah KNEKS menjadi BPES, ini semua akan mendorong negara kita bergerak maju ke arah mencapai visi Indonesia Emas!

Check Also

Kasus Covid-19 Meningkat di Berbagai Negara, Sumsel Siap Perkuat Penanganan

Kasus Covid-19 Meningkat di Berbagai Negara, Sumsel Siap Perkuat Penanganan

, PALEMBANG — Dinas Kesehatan Sumatra Selatan (Dinas Kesehatan Sumatera Selatan) telah memperkuat kesiapsiagaannya mengenai …