WASHINGTON DC,
– Presiden AS Donald Trump menginginkan penghentian proses peradilan suap yang menyeret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Itu dikatakan oleh Trump setelah ia mendukung serangan Israel terhadap instalasi nuklir Iran pada hari Minggu (24/6/2025).
“Bibi (nama panggilan Netanyahu) dan saya baru saja melewati neraka bersama-sama, melawan musuh lama Israel, Iran, yang sangat tangguh dan brilian,” kata Trump di media sosial, Rabu (25/6/2025).
Dia menyebutkan bahwa itu mengindikasikan betapa Netanyahu mencintai Israel, seperti yang dikabarkan
The Guardian
.
“AS-lah yang menyelamatkan Israel, dan sekarang AS-lah yang akan menyelamatkan Bibi Netanyahu,” kata Trump.
Persidangan terhadap Netanyahu berawal dari investigasi mengenai dugaan suap, penyalahgunaan kepercayaan, serta pemerasan yang dilakukannya bersama dengan mitra politik paling dekatnya di kalangan internal partainya.
Peristiwa itu berlangsung saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel untuk yang kelima kalinya dan juga periode keempatnya.
Pada Desember 2016, polisi Israel memulai penyelidikan terhadap Netanyahu dan kemudiannya mengusulkan penuntutan ke atasnya.
Di bulan Desember 2024, Netanyahu menjadi perdana menteri Israel pertama yang memberikan kesaksian sebagai tersangka dalam sebuah persidangan pidana terkait kasus suap.
Pria berusia 75 tahun itu dituduh menerima cerutu dan sampanye dari seorang produser miliarder Hollywood sebagai imbalan atas bantuannya untuk kepentingan pribadi dan bisnis.
Dia juga dituding mempromosikan regulasi yang menguntungkan bagi para maestro media sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan dirinya dan keluarganya.
Netanyahu menolak adanya pelanggaran. Ia menyatakan bahwa tudingan-tudingan itu hanyalah bagian dari upaya-upaya terorganisir dengan tujuan menjatuhkannya setelah lama memegang kekuasaan.
Persidangan untuk Netanyahu sudah beberapa kali tertunda sejak permulaannya pada bulan Mei tahun 2020. Ia mengajukan penangguhan dengan beragam dalih mulai dari peperangan di Gaza hingga perselisihan yang terjadi di Lebanon.
Tidak jelas kapan sidang berikutnya akan dijadwalkan.
