SEPUTAR CIBUBUR
– Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menjadi sorotan usai mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pantas disamakan dengan seorang nabi dan layak diletakkan di tingkat yang sama dengan pahlawan agama karena kemampuan terkemuka miliknya.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan lewat akun X-nya pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2025, yang kemudian menimbulkan kontroversi besar.
Dedy, selaku Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi PSI Bali, menganggap bahwa Jokowi mempunyai sifat-sifat kepemimpinan seperti nabi yang ia rasa layak untuk dihargai pada tingkatan sangat tinggi.
Jika posisi nabi masih terbuka sampai sekarang, beliau pasti layak mengemban amanah tersebut. Namun, sepertinya beliau lebih memilih hidup sebagai orang biasa yang selalu memberikan senyuman bagi rakyatnya,” demikian tertulis dalam teks tersebut.
Pernyataan itu langsung mengundang respon tegas dari beberapa pihak, termasuk peneliti media dan politik, Buni Yani. Dia menyebut komentar tersebut mencemarkan nilai-nilai keagamaan.
“Ini adalah masalah yang sungguh peka. Membandingkan Jokowi dengan seorang nabi mungkin akan diartikan sebagai pencemarkan nama baik. Banyak warganet pun menyuarakan kritik terhadap pernyataan tersebut,” ungkap Buni Yani melalui akun Facebook miliknya pada hari Rabu, 11 Juni 2025.
Dia bahkan mengejek pandangan yang membandingkan pemimpin politik dengan nabi sebagai hal yang konyol dan melanggar logika. Buni merujuk pada ucapan alm. Prof Ryaas Rasyid yang pernah berkata bahwa Jokowi tak pantas jadi camat, apalagi figur suci.
Pengamat media sosial John Sitorus juga turut menyuarakan kritik terhadap pernyataan itu. Dia menekankan bahwa rasa penghormatan kepada para pemimpin harus tetap berada dalam batasan keyakinan dan teologi yang telah ditetapkan.
“Hatihati ketika berbicara tentang para nabi. Jika Jokowi disebut sebagai nabi, bagaimana dengan agama yang harus dipraktekkannya? Hal ini dapat membuat orang bingung serta menimbulkan perselisihan kepercayaan,” tulis Jhon di platform X pada tanggal 10 Juni 2025.
Dia menyatakan, bila ada orang diklaim memenuhi kriteria nabi, perlu ditunjukkan bukti bahwa dia mendapat wahyu—hal ini secara tegas bertentangan dengan keyakinan keagamaan sebagian besar umat beriman.
Kontroversi tersebut menimbulkan permintaan untuk penjelasan dari para pemimpin PSI, seperti Ketua Umum Kaesang Pangarep, mengingat Dedy adalah anggota struktur formal partai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari PSI pusat terkait polemik ini. Namun, pernyataan Dedy sudah memicu sorotan tajam di jagat media sosial dan dinilai berpotensi menyeret partai ke ranah hukum dan etika publik.***
