Jakarta – Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
bakal berkantor di
Papua
sesudah mendapatkan wewenang untuk mengelola berbagai masalah yang ada di Bumi Cendrawasih dari presiden
Prabowo Subianto
.
Pernyataan itu secara langsung disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 lewat saluran YouTube Komnas HAM yang dikunjungi pada hari Senin (8/7).
Yusril menyampaikan bahwa kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bertempat kerja di kawasan Papua, mengingat tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran bukan hanya mempercepat proses pembangunan di Papua, namun juga menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di sana yang belum selesai hingga saat ini.
Prabowo Memberikan Tugas Khusus kepada Gibran dalam Mempercepat Proses Pembangunan di Papua
Prabowo Menugaskan Gibran Untuk Membantu Pemacuan Pembangunan di Papua
Gibran Diberi Tanggung Jawab Khusus oleh Prabowo dalam Mengakselerasi Pembangunan Wilayah Papua
Prabowo Bertindak dengan memberikan tugas khusus pada Gibran demi memajukan pembangunan di Papua
Tugas Spesifik yang Diserahkan Prabowo kepada Gibran untuk Mendongkrak Pembangunan Papua
Prabowo Melimpahkan Tugas Khusus kepada Gibran sebagai Upaya Mempercepat Kemajuan Papua
Ditunjuknya Gibran Oleh Prabowo untuk Berkontribusi dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Papua
Pemberian Tugas Khusus dari Prabowo kepada Gibran guna Mendorong Pertumbuhan di Papua
Kepada Gibran Ditugaskan Tugas Lain oleh Prabowo dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Papua
Berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Papua, Prabowo menugaskan Gibran secara spesial
“Kini Wakil Presiden akan mendapatkan tugas khusus, dan kemungkinan besar memiliki kantor di sana agar dapat bekerja secara langsung dari Papua dalam mengatasi permasalahan ini,” ujar Yusril.
Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian sepenuhnya terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya di daerah Papua.
:
Wakil Presiden Gibran meminta penyelesaian masalah pupuk, air, serta kejahatan di sektor pertanian.
Oleh karena itu, menurut Yusril, Presiden Prabowo akan memintai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga pengawasan atas kinerja aparat keamanan yang beroperasi di Papua guna mencegah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap penduduk setempat.
“Menurut saya, hal ini sangat mendesak dan bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur tetapi juga mengatasi isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam cara aparat keamanan kita menangani situasi di Papua, dan saya rasa HAM perlu ditegakkan,” ujarnya.
:
Pengakuan Kebutuhan Teknologi, Wakil Presiden Gibran Meminta Petani Menggunakan Pesawat Canggih untuk Tingkatkan Hasil Perkebunan Tebu
Mengakui Pentingnya Teknologi, Wakil Presiden Gibran Berharap Para Petani Mengadopsi Penggunaan Drond untuk Meningkatkan Produktivitas Gula Batu
Wakil Presiden Gibran Akui Keperluhan Teknologi dan Ajukan Permohonan kepada Petani agar Manfaatkan Drone dalam Peningkatan Produksi Tebu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara rahasia sudah menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tugas tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa tugas spesifik tersebut mencakup penanganan berbagai permasalahan yang ada di Papua, termasuk mempercepat perkembangan infrastruktur wilayah ini serta mengatasi isu-isu terkait hak asasi manusia di sana.
“Pemerintah saat ini sedang membahas pemberian tugas khusus kepada Wakil Presiden oleh Presiden guna mempercepat proses pembangunan di Papua,” kata Yusril dalam video YouTube Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tema Pelaporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang dilihat pada Selasa (8/7).
Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum pernah menugaskan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah.
“Bila Tuan Kiai Maruf Amin dahulu ditugaskan dalam pengembangan ekonomi syariah oleh Tuan Jokowi, kini dia akan diangkat menjadi wakil presiden,” ujarnya.
